Desa Bukan Buku Kas, Ia Ruang Masa Depan

Desa Bukan Buku Kas, Ia Ruang Masa Depan
===================================

"Banyak desa sibuk menghitung anggaran, tapi lupa menghitung kemungkinan."

Desa adalah harapan—tetapi harapan hanya hidup jika ia dipimpin dengan pikiran, bukan sekadar diurus dengan angka. Selama ini, terlalu banyak desa terjebak pada rutinitas administrasi: menyerap anggaran, menyelesaikan proyek, lalu merasa tugas selesai. Padahal kepemimpinan desa seharusnya bekerja lebih jauh dari itu: membaca potensi, menafsirkan kebutuhan, dan merancang masa depan. Tanpa gagasan, anggaran hanya menjadi lalu lintas uang, bukan jalan perubahan.

Kita sering mengira masa depan desa lahir dari proyek fisik: bangunan baru, jalan yang diaspal, papan nama yang diganti. Namun sejarah selalu membuktikan sebaliknya. Masa depan lahir dari keberanian—keberanian keluar dari pola lama, keberanian mengelola potensi lokal, dan keberanian mengambil risiko berpikir berbeda. Desa yang hidup bukan desa yang paling besar anggarannya, melainkan yang paling cerdas memanfaatkan apa yang ia miliki.

Di titik inilah kepemimpinan diuji. Ketika dana menyusut, desa yang selama ini bergantung pada proyek akan limbung. Sebaliknya, desa yang dibangun dengan visi akan tetap berdiri. Karena potensi tidak mengenal pemotongan anggaran, dan keberanian tidak tercantum dalam tabel keuangan. Desa yang dipimpin dengan pikiran akan selalu menemukan jalan—bahkan ketika jalannya belum digambar di dalam rencana kerja.**

Penulis: Hamadin Moh.Nurung

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Refleksi Hari Desa Nasional

Gambar
Refleksi Hari Desa – 15 Januari 12 Tahun Undang-Undang Desa: Antara Cahaya, Luka, dan Harapan Dua belas tahun Undang-Undang Desa berjalan. Bagi sebagian orang, usia ini dianggap “terlalu tua” untuk terus dimaklumi. Tapi bagi desa, Dua belas tahun adalah usia belajar berjalan setelah puluhan tahun sebelumnya hanya berdiri di pinggir, menjadi objek perintah daerah dan pusat. Desa lama hidup dalam keluhan tanpa kewenangan, tuntutan tanpa kuasa, tanggung jawab besar tanpa alat untuk menentukan nasibnya sendiri. Sejarah ini kerap kita lupakan saat hari ini desa disorot hanya dari kesalahannya, seolah desa langsung sempurna begitu diberi kewenangan. Fakta tidak bisa dipungkiri: desa hari ini bergerak. Jalan desa dibuka, jembatan penghubung dibangun, air bersih dan fasilitas dasar menjangkau wilayah yang dulu terisolasi. Dana desa telah mengalir dan menjadi pengungkit ekonomi lokal—dari padat karya, BUMDes, hingga ketahanan pangan. Namun di balik kemajuan itu, lubang-lubang masala...
Baca selengkapnya

Keterlambatan Regulasi Tingkat Pusat Kembali Menjadi Persoalan Bagi Pemerintah Desa

Gambar
Maliki Lasera (Koordinator TPP Banggai Laut) Keterlambatan penerbitan regulasi tingkat pusat kembali menjadi persoalan  bagi pemerintahan desa. Hingga menjelang akhir tahun anggaran, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Dana Desa serta Peraturan Menteri Desa (Permendes) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa belum juga diterbitkan. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya proses perencanaan dan penganggaran di tingkat desa. Padahal, kedua regulasi tersebut merupakan rujukan utama bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berikutnya. Tanpa kepastian aturan, desa berada dalam posisi serba sulit dan penuh ketidakpastian, sementara di sisi lain, mereka dituntut untuk taat jadwal, tertib administrasi, dan akuntabel. Secara normatif, apabila regulasi baru belum diterbitkan, pemerintah desa masih dimungkinkan menggunakan ketentuan dan regulasi tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan perencanaan. Prinsip ini lazim dite...
Baca selengkapnya